Minggu, 07 Februari 2021

Mengenal dan Menghitung Pajak Untuk Usaha Kos-Kosan

Mengenal dan Menghitung Pajak Untuk Usaha Kos-Kosan

Bisnis indekos adalah salah satu bisnis persewaan property yang paling banyak difavoritkan orang Indonesia. Sehingga tidak dipungkiri, adanya pajak bagi kos-kosan.

Terlepas dari segala keuntungan yang diraup dari usaha kos-kosan, tentu ada tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh para pengusaha sebagai warga negara yang baik. Yaitu membayar pajak kos-kosan.

Pajak kos-kosan diatur dalam UU PDRD No 28 tahun 2009 pasal 1 mengenai pajak jasa penginapan.

Sehingga perlu tentunya, kitalebih dalam membahas soal pajak untuk kos-kosan ini.


Dasar Pajak Kos-Kosan

Pada awalnya, pajak bisnis indekos hanya diatur secara umum. Seperti halnya pajak property yang lain. Aturan itu tertuang dalam UU PDRD No.28 Tahun 2009 pasal 1.

Pada peraturan tersebut dipaparkan tentang pajak hotel, yaitu berupa fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan, termasuk jasa serupa yang dipungut biaya.

Hotel dalam perda pajak rumah kos tersebut diartukan secara umum. Sehingga bisa juga sebagai motel, hostel, losmen, rumah penginapan, termasuk juga rumah kos, dengan jumlah kamar(ruang tidur) lebih dar sepuluh.

Sehingga dari sini, bisa kita pahami, bahwa bisnis kos-kosan yang dikenai pajak, adalah usaha rumah kos dengan jumlah kamar yang banyak, atau skala besar. Dalam hal ini memiliki kamar lebih dari sepuluh.

Sedangkan untuk kos-kosan dengan kamar di bawah sepuluh, juga tetap memiliki kewajiban pajak, yang diatur dalam PPh Pasal 4 Ayat 2. Dalam peraturan itu, dijelaskan bahwa penghasilan dari transaksi atau pengalihan aset dalam bentuk tanah/ bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah/ bangunan, termasuk ke dalam objek pajak. Sehingga, untuk bisnis kos baik dalam skala besar dan kecil tetap akan dikenakan pajak, hanya saja besaran dan dasar aturannya yang berbeda.

Sistem perpajakan tersebut di atas, juga telah diperbaharui dengan ketentuan dan perhitungan yang kini jauh lebih mudah. Berdasar PP RI No. 34 Tahun 2017 terkait dengan Pajak atas Penghasilan dari Persewaan Tanah/ dan/ atau Bangunan.

Dari peraturan tersebut, dapat dilihat, bahwa penghasilan kamar kos, tidak termasuk dalam penghasilan dari persewaan tanah/ dan atau bangunan.Melainkan digolongkan dalam penghasilan usaha. 

Contoh Perhitungan Pajak Kos-Kosan

Seorang pengusaha pemilik 10 kos-kosan yang terisi penuh. Pembayaran kamar sewa masing-masing sebesar Rp 800.000,00 per kamar setiap bulannya.

Dari permasalah di atas, dapat diketahui omset dalam sebulan adalah Rp 800.000,00 x 10 = Rp 8.000.000,00. Sedangkan dalam satu tahun sebesar Rp Rp 8.000.000,00 x 12 = Rp 96.000.000,00.

Penghasilan pengusaha kos-kosan tersebut masih jauh dari kewajiban atas PPh karena tidak sampai Rp 4,8 miliar rupiah. Jadi, pengusaha tersebut hanya akan dikenakan kewajiban PPh Final. Cara menghitungnya yaitu:

PPh Final = Omset Per Bulan x 1% = Rp 8.000.000,00 x 1% = Rp 80.000,00.

Jadi, dalam 1 bulan, pengusaha diwajibkan untuk PPh Final sebesar Rp 80.000,00 dan harus dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan selanjutnya.

Bisnis properti merupakan bisnis yang cukup menjanjikan saat ini, apalagi di tengah arus urbanisasi saat ini. Bisnis kos-kosan bisa menjadi pilihan yang tepat bagi Anda. Tapi, bisnis properti tidak akan berjalan baik dengan pengelolaan keuangan yang benar dan cermat. Salah satu mewujudkannya, dengan anda menggunakan aplikasi manajemen kos, seperti halnya Cokro Host, yang memiliki fitur laporan keuangan berbasis daring yang mudah dan terintegrasi.

Mari, coba Cokro Host sekarang juga, dengan mengunduhnya melalui Play Store dan App Store.